Sabtu, 13 Oktober 2018

Masih di Bali, Jokowi batal sepanggung Prabowo di acara Pergerakan Indonesia Maju



Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mewakili Jokowi pada acara Silaturahmi dan Visi Kebangsaan Pergerakan Indonesia Maju di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat (12/10) malam. Jokowi tak bisa memenuhi undangan karena mengisi acara IMF-World Bank di Bali.

"Pak Jokowi memohon maaf berhalangan karena masih ada di Bali karena dalam rangka pertemuan bilateral para kepala negara dan kepala pemerintahan serta pejabat tinggi yang mewakili negara masing masing dalam meeting IMF dan World Bank tahun 2018," kata Arsul dalam pidatonya.

"Demikian juga Almukarom KH Ma'ruf Amin juga ternyata telah terjadwal terlebih dahulu sehingga tidak bisa bersama-sama kita, untuk itu kedua beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya," sambungnya.

Acara tersebut dihadiri Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Lewat Arsul, Jokowi menitipkan salam kepada Prabowo dan para peserta yang hadir.

"Tadi saya mendapatkan WA (WhatsApp) dari Pak Jokowi pertama salam hormat untuk pak Prabowo Subianto, dan juga doa semoga sehat dan semuanya lancar, dan juga kepada hadirin yang ada di ruangan ini," ucapnya.

Sekjen PPP ini mengatakan, TKN Jokowi-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Dewan Nasional PIM, Din Syamsuddin dan jajaran PIM yang menyumbangkan pemikiran dan visi kebangsaan untuk para pasangan capres cawapres.

Arsul menyebut, sebagian besar visi misi kebangsaan yang disumbangkan PIM hampir sama dengan visi misi Jokowi-Ma'ruf. Dia berharap jika Jokowi terpilih akan menjalankan visi misi dari PIM. Arsul juga berharap, bila akhirnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang terpilih, visi misi PIM akan diimplementasikan untuk bangsa.

"Kami juga berharap kalau yang diberikan kepercayaan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno ini juga semoga menjadi visi dan misi kebangsaan siapapun terpilih sebagai Presiden dan wakil presiden," tutur Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan selama kampanye enam bulan ke depan hingga 17 April 2019 akan terjadi berbagai dinamika politik. Namun TKN berharap dan memohon doa agar semua dinamika yang dialami dan dihadapi bisa tetap menyatukan anak bangsa. Serta tidak mempertajam agegrasi di antara sesama.

"Sebagai warga negara yang tetap kokoh untuk konsisten dan istiqomah dengan empat konsensus negara kita, saya kira hanya itu kalau ulasannya biar menjadi bagian dari capres langsung, kalau saya ini kan kuasa dari capres saja, jadi biar nanti porsinya Pak Prabowo Subianto yang kita hormati," tutup Arsul.

Gerindra tak urusi soal hoaks Ratna Sarumpaet



Kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet menyeret nama capres Prabowo Subianto. Prabowo berpotensi diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Pasalnya saat berita penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet muncul, Prabowo langsung bereaksi. Setelah bertemu Ratna, Prabowo langsung menggelar jumpa pers dan mengecam pemukulan terhadap mantan juru kampanye Prabowo-Sandi itu.

Kendati kasus ini cukup membuat publik heboh, namun politikus Partai Gerindra, Kardaya Warnika mengaku tak mengurusi soal berita hoaks tersebut. Dia pun mempersilakan polisi memanggil siapa pun yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Saya tidak begitu ngurusi itu. Kalau kepolisian mau panggil ya panggil saja. Tapi kan saya gak mengurusi soal hoaksnya. Bingung kan hoaks itu," kata dia ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Lebih jauh, Kardaya enggan mengomentari kasus tersebut. Menurutnya, Prabowo atau kader Gerindra lainnya bukan penyebar hoaks. Pasalnya Prabowo menerima informasi dari Ratna terkait pemukulan yang dialaminya.

"Hoaks itu kalau tahu berita enggak benar, disiarkan, kalau tahu itu berita enggak benar. Itu baru disebut hoaks. Kalau enggak tahu itu bukan hoaks," pungkasnya.

Pekan lalu, Ratna Sarumpaet telah ditahan di Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran kabar bohong. Polisi pun telah memeriksa politikus senior PAN, Amien Rais dalam kasus ini. Amien diperiksa karena waktu itu dia bersama Prabowo bertemu langsung dengan Ratna setelah muncul berita dugaan penganiayaan.

Jumat, 12 Oktober 2018

Tim Jokowi anggap kubu Prabowo kerap pakai isu HOAX


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menyindir kubu capres Prabowo Subianto yang kerap menggulirkan isu Joko Widodo didukung asing. Namun, gaya politik Prabowo malah ikut-ikutan Presiden AS Donald Trump yang memakai slogan 'Make Indonesia Great Again'.

"Memang selama ini isu yang dibangun selalu bertentangan dengan fakta yang ada," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Dia mencontohkan, Presiden Joko Widodo tidak bergantung asing. Akuisisi saham Freeport merupakan salah satunya.

"Itu saya kira bukti kuat bahwa Pak Jokowi punya kemandirian politik dan ingin membangun Indonesia yang kuat," imbuhnya.

Politisi PKB itu menyebut gaya Prabowo menyontek kampanye Trump, merupakan contoh bahwa mantan Danjen Kopassus itu pemikirannya mengikuti negara barat.

"Isu soal mencontoh Trump isu kecil sebenarnya tapi menunjukkan belum apa-apa sudah pakai logika-logika Amerika, pake logika Eropa selalu diputar-putar," jelas Karding.

Seperti cara Cawapres Sandiaga Uno menjelaskan soal harga pangan dengan membandingkan harga nasi ayam di Singapura lebih murah ketimbang di Indonesia. Pada kenyataannya, harga nasi ayam tidak semahal yang dituduhkan. Karding beranggapan cara yang dipakai malah cenderung hoaks.

"Jadi cara-cara yang dipakai itu cara-cara yang bertentangan, datanya lemah, dan cenderung memang, cenderung hoaks saya kira," pungkasnya.

Ratna sarumpaet ingin ajukan banding untuk pembebasan ?



Aktivis Ratna Sarumpaet membenarkan dirinya menghubungi Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI. Sebagai pemilih Anies, Ratna pun merasa tak bersalah bila memanfaatkan orang nomor satu di Ibu Kota untuk kepentingan pribadinya.

"Emang enggak boleh saya manfaatkan? Bolehkah saya berhubungan dengan Gubernur? Apa salahnya berhubungan dengan Gubernur? Aku yang pilih dia, pajakku yang menggaji dia, kok rakyat enggak boleh telepon gubernurnya," ucap Ratna Sarumpaet di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dia pun meminta jangan ada pihak yang mencoba memandang langkahnya itu adalah perbuatan dosa.

"Jangan dianggap itu perbuatan hina. Saya kebetulan lagi kesulitan, handphone saya punya nomor dia, dan kebetulan petugas Dishub itu terus mengatakan ini perintah atasan. Kan, atasannya Gubernur. Boleh dong saya telepon? Jadi, jangan dibuat itu dosa. Gubernur boleh telepon saya untuk mengecek," tutur Ratna.

Akan tetapi, dia mengutarakan, teleponnya itu tidak diangkat Anies. Bahkan, Ratna menegaskan tidak meminta mobilnya untuk dikembalikan.

"Itu saya enggak tahu. Gubernur saya telepon enggak angkat, mungkin sibuk. Asistennya yang angkat, yang (sebut) kak mobilnya sudah bisa diambil. Dia bilang mobil kakak bisa diambil di Dishub di MT Haryono. Terus saya jawab, sampaikan kepada mereka, mobil saya tidak akan saya ambil, kecuali mereka mampu menjelaskan di mana letak kesalahannya," ungkap Ratna Sarumpaet.

Karena itu, dia tidak mengetahui kenapa mobilnya bisa kembali. Bahkan, sampai diantar ke rumahnya.

"Jadi, apa yang dilakukan asisten Pak Anies, saya enggak tahu. Yang pasti mobil itu balik. Dan permintaan saya, saya tidak meminta Saudara John (asisten Anies) tolong tarik mobil saya," jelas Ratna.

Dia pun menegaskan, mobilnya dikembalikan karena Dishub DKI tahu dirinya salah. Namun, Ratna menegaskan sekali lagi tidak tahu alasan pasti mobilnya kembali.

"Mungkin karena Dishub tahu dirinya salah. Orang petugas Dishub yang nganterin kok. (Dishub) Dia membantah, kenapa mobilnya dibalikin? Saya di rumah. Saya pulang naik bajaj karena mereka," pungkas Ratna.

 Sumber : LIPUTAN 6

Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, Polisi Panggil Timses Prabowo Nanik S Deyang


ParisQQ - Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan terhadap Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang. Surat dikirim hari ini, Jumat (12/10/2018), untuk pemeriksaan Nanik sebagai saksi dalam kasus kebohongan atau hoaks Ratna Sarumpaet.

"Untuk agenda Senin, dari penyidik hari ini melayangkan surat panggilan kepada Ibu Nanik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya.

Argo mengungkapkan, surat tersebut untuk pemeriksaan Nanik pada Senin, 15 Oktober 2018, yang diagendakan pukul 13.00 WIB.

"Jadi Bu Nanik ini perannya adalah dia yang memberitahukan bahwa RS (Ratna Sarumpaet) dianiaya, memberitahukan pada Pak Prabowo, ini kita akan gali keterangannya seperti apa," ujar Argo.


Ratna Sarumpaet Ditahan
Ratna Sarumpaet sendiri telah ditahan terkait kasus hoaks buatannya yang telah menghebohkan publik.

Ratna membuat hoaks dengan mengaku telah dianiaya oleh 3 orang di Bandung, Jawa Barat sehingga wajahnya memar-memar.

Belakangan setelah polisi menelusuri kasus ini, terungkap bahwa luka di wajah Ratna bukan karena dianiaya melainkan karena operasi plastik. Ratna pun kemudian tak bisa berkutik dan mengakui kebohongannya itu.

Atas perbuatannya itu, Ratna dijerat Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Dia juga disangkakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Lagi Penahanan Kota Usai Penyidikan Rampung



Polda Metro Jaya menolak memberikan penahanan kota terhadap tersangka Ratna Sarumpaet dengan alasan masih dalam pemeriksaan.

Terkait hal ini, kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin mengaku belum mendapatkan kabar tersebut.

"Kami belum dapat info atas hal itu," ujarnya saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Katanya, pihaknya mempertanyakan alasan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro tidak mengkabulkan permohonan itu.

"Jika penyidik tidak mengabulkan hal itu tentu kami akan meminta alasannya terhadap penolakan tersebut," ujarnya.

Namun, apabila alasan karena penyidik masih membutuhkan keterangan Ratna Sarumpaet, pihaknya akan menerima. Tetapi, apabila sudah selesai pihaknya akan menanyakan kembali soal penangguhan itu.

"Jika demikian alasannya itu bisa relavan, karena untuk mempermudah proses penyidikan. Dan nanti saat proses seluruh saksi rampung, kami kembali akan menanyakan terkait status penahanan kota tersebut," pungkasnya.

Keterangan Masih Dibutuhkan
Sebelumnya, kepolisian sudah mengevaluasi surat permohonan tahanan kota tersangka Ratna Sarumpaet diajukan pihak keluarga. Keputusannya, permohonan tersebut tak dikabulkan.

"Terkait permohonan penahanan kota terhadap tersangka RS belum bisa dikabulkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat.

Penyidik memiliki alasan tak kabulkan permohonan itu. Salah satunya, keterangan Ratna masih sangat dibutuhkan.

"Ya karena kita masih membutuhkan keterangan seperti kemarin periksa saksi lalu kita kroscek. Jadi belum bisa dikabulkan," ujarnya.
Langganan: Postingan (Atom)